Jurnalisme Lintas-Budaya

Jurnalisme Lintas-Budaya

- in Suara Kita
272
1
Jurnalisme Lintas-Budaya

Pada tahun 2017 saya sempat berpikir, dengan melihat konteks sosial-politik yang kala itu sarat dengan pendekatan politik identitas dan sektarianisme yang nyaris mengoyak anyaman kebhinekaan, bagaimana mempopulerkan, atau katakanlah, membuat gampang teraksesnya kajian lintas-agama dan budaya yang pernah saya peroleh di Center for Religious and Cross-Cultural Studies UGM ke publik yang luas.

Berangkat dari tujuan praktis itu habitus akademik jelas bukanlah jawabannya. Aktif menulis di jurnal-jurnal ilmiah, mengikuti seminar di gedung-gedung yang “angker,” mengikuti berbagai shortcourse, terang bukanlah ruang-ruang yang dapat dengan mudah diakses oleh publik andaikata tujuannya adalah hal itu. Bahkan secara intelektual, menurut beberapa survei sementara, banyak orang lebih memilih media-media sosial sebagai sumber informasi (dan gosip) daripada buku-buku ataupun media yang memuat wacana-wacana akademik yang tentu saja membutuhkan daya baca yang tak seringan membaca status-status FB ataupun cuitan-cuitan twitter.

Dengan pertimbangan itu saya pun memilih seni dan jurnalisme sebagai pendekatan dan media pembumian. Dengan media seni saya sempat menduga akan lebih efektif tersebab bahasa yang digunakannya tak butuh kernyitan dahi untuk sekedar mencerna apa yang ingin disampaikan. Saya memakai pendekatan seni rupa dan mengangkat isu-isu seputar toleransi antar umat beragama, diskriminasi terhadap kalangan minoritas (khususnya kalangan kapitayan), dan persinggungan Islam dengan kearifan-kearifan lokal. Tapi konteks seni rupa saat itu juga seperti terpengaruh oleh radikalisme keagamaan dan titik ekstrim gaya berkesenian lainnya yang bersifat “ngocokan” (terlalu pragmatis dan abai terhadap persoalan yang mengitarinya).

Kedua gaya berkesenian tersebut tentu saja merupakan kendala tersendiri untuk mewacanakan isu-isu seputar toleransi yang waktu itu sering dicibir sok heroik. Belum lagi, radikalisme keagamaan yang sudah merasuk sedemikian rupa ke banyak sendi kehidupan, termasuk dunia seni rupa itu sendiri yang tak sedikit teoritisi maupun praktisinya yang terjangkit demam khilafah Islamiyah (Sontoloyo, Sempalan, dan Gerakan-Gerakan Kutu Rambut, Heru Harjo Hutomo, http://jalandamai.org).

Pendekatan literasi dan jurnalistik juga saya tempuh demi tujuan di atas—karena kemudahan aksesnya. Tapi tentu jurnalisme yang berupaya saya tawarkan bukanlah sebentuk jurnalisme yang mainstream. Ada banyak pendekatan jurnalistik selama ini, dari mulai jurnalisme investigatif, jurnalisme sastra, jurnalisme advokatif, dan—ada yang menyebut—jurnalisme data atau saya istilahkan sendiri sebagai jurnalisme akademik. Secara sederhana, jurnalisme lintas-budaya yang waktu itu saya publikasikan di berbagai media berupaya memakai semua pendekatan jurnalistik di atas tapi lebih meruncing pada semangat kajian lintas-agama dan budaya.

Baca Juga : Literasi Digital Lewat Citizen Journalism

Kerja jurnalistik lintas-agama dan budaya tersebut saya umpamakan sebagai sebentuk dialog lintas-iman yang tak semata menggunakan rumus klasik 5W 1H yang lazim berdalih menjunjung obyektivitas segetol mungkin, alias tak memihak. Secara hermeneutis jelas hal seperti ini adalah musykil. Manusia bukanlah subyek kosong ketika berhadapan dengan segala sesuatu. Dengan sendirinya ia sudah bermodalkan asumsi, judgment, dan seterusnya. Belum lagi sifat dari bahasa yang tak sekedar memoles tapi bahkan membentuk realitas.

Seorang filosof yang sangat jeli melihat bahasa, Wittgenstein, suatu kali pernah menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah form of life di mana ternyata ada banyak bentuk kehidupan di dunia ini yang terkadang ketika masing-masing bentuk kehidupan itu bersinggungan, maka tak jarang terjadilah yang namanya bias, framing, judgment, dan seterusnya (Menangkap Kata Rupa dan Rupa Kata, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Pada titik inilah saya pun sampai pada pembicaraan tentang dasar dari jurnalisme advokatif yang lumrah untuk menyuntikkan opini demi tujuan advokasi dan keberpihakan itu sendiri.

Seumpamanya tentang nilai-nilai yang mesti menjadi suluh dari kerja jurnalistik yang tengah ditempuh: keberpihakan pada toleransi, kebhinekaan, kesetaraan hak, dan judgment pada hal-hal yang dapat mengoyak nilai-nilai yang dianut tersebut. Dengan demikian, memang harus ada idealisme, meskipun tak banyak, agar kerja dan karya jurnalistik itu tak bersifat “ngocokan.”

Di sinilah kemudian, secara etis, orang mesti mengenal yang namanya rasa tanggung-jawab. Ketika atas nama obyektifitas, yang jelas secara hermeneutis adalah hal yang musykil, orang sadar diri bahwa yang dihadapannya adalah sesuatu yang dapat mengoyak, seumpamanya toleransi dan kebhinekaan, kenapa mesti diangkat tanpa sedikit pun menunjukkan keberpihakan dan tanggung-jawabnya?

Taruhlah, dengan logika jurnalisme sastra, publik membutuhkan sesosok antagonis agar kisah berlangsung sedramatis mungkin, tapi bagaimana membuktikan bahwa publik benar-benar membutuhkan sosok seperti itu di mana di hari ini kegaduhan informasi adalah hal sedemikian murah ditemui? Bukankah sejujurnya adalah para jurnalis dan jajarannya sendiri yang mengatasnamakan kepentingannya dengan publik selaiknya kebiasaan para politisi? Bukankah pada akhirnya hal ini ibarat membakar rumah sendiri—bunuh diri?

Saya kira di sinilah letak pentingnya apa yang saya sebuat sebagai jurnalisme akademik. Seorang peneliti, secara etis, lazimnya sudah dibekali dengan apa yang dikenal sebagai tanggung-jawab seorang intelektual. Tak sekedar tanggung-jawab sosial, tapi juga tanggung-jawab atas penguasaan metode beserta materi penelitiannya. Untuk itulah biasanya pada jurnalisme akademik dijumpai referensi buku-buku akademik. Setidaknya, ketika sebuah karya jurnalistik terlalu singkat untuk menggali sebuah isu ataupun informasi, karya-karya akademik yang dilengkapi dengan metode-metode ilmiah dapat menjawab kebutuhan itu. Dengan demikian, secara ilmiah, kedalaman informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Watak akademik pada sebuah karya jurnalistik tersebut, demi tumbuh-kembangnya pengetahuan, akan dapat pula menemukan hal-hal baru laiknya penelitian-penelitian ilmiah. Seumpamanya, beberapa karya jurnalistik saya yang menemukan fakta bahwa ternyata toleransi dan pluralisme adalah hal yang sifatnya praksis di mana kebanyakan masyarakat yang saya ulas sudah menerapkannya sejak nenek moyang mereka. Padahal, kebanyakan mereka tak pernah mengenyam pendidikan tinggi.

Dengan kearifan lokal yang mereka warisi secara turun-temurun, ternyata masyarakat Dusun Sodong telah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengolah perbedaan agama yang mereka anut (Berpijak di Akar Budaya yang Sama, Heru Harjo Hutomo, http://jalandamai.org). Demikian pula apa yang disebut Renato Rosaldo sebagai “cultural citizenship” yang ternyata sudah merupakan praksis kehidupan sipil (civic) sehari-hari warga Desa Klepu yang memiliki komposisi masyarakat separuh Islam dan separuh Katolik sejak lama tanpa adanya satu pun aktifis yang pernah secara khusus mengorganisirnya (Menghidupi Tradisi, Menyemai Toleransi, Heru Harjo Hutomo, http://jalandamai.org). Adapun pada masyarakat Desa Bulu Lor, untuk mengantisipasi terjadinya tirani mayoritas atas minoritas, adalah dengan mempercayakan jabatan tertentu pada pemuka atau wakil dari Nichiren Soshu Indonesia yang berjumlah kurang-lebih 70-an orang dari keseluruhan warga desa (Dengung Agung, Heru Harjo Hutomo, http://jalandamai.org).

Untuk pendekatan jurnalistik yang sifatnya lintas-iman, saya menggunakan pendekatan tepa sarira dan bukannya nandhing sarira. Pendekatan jurnalistik yang membutuhkan wawancara kerap kali saya jalankan seperti halnya dialog lintas-iman, meskipun tanpa mengurangi kedalaman informasi yang dibutuhkan.

Pendekatan yang pertama berkaitan dengan logika tepung-dunung, tambuh-wanuh, yang sepadan dengan sikap “li ta’arafu.” Sehingga relasi yang terjalin adalah relasi yang penuh dengan kesetaraan. Andaikata memilih pendekatan yang kedua, berarti menggunakan pendekatan perbandingan yang berkaitan dengan logika oposisi biner—“kurang-lebih,” “baik-buruk,” dan “benar-salah”—di mana secara otomatis relasi yang terbentuk akan bersifat hierarkis, satu pihak akan mendominasi pihak lainnya (“Njawani” yang Salah Kaprah, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id).

Facebook Comments