Kerajaan Fiktif, Penegakan Hukum dan Reformasi Kebudayaan

Kerajaan Fiktif, Penegakan Hukum dan Reformasi Kebudayaan

- in Suara Kita
216
1
Kerajaan Fiktif, Penegakan Hukum dan Reformasi Kebudayaan

Belum sepenuhnya reda kontroversi dan kegaduhan publik yang disebabkan oleh kemunculan “Keraton Agung Sejagat” di Purworejo dan “Sunda Empire” di Tasikmalaya, kini muncul lagi fenomena serupa. Di kanal media sosial YouTube, muncul video pernyataan deklarasi “Negara Rakyat Nusantara”.

Belum jelas benar di mana video itu dibuat, namun pernyataan di dalamnya sungguh mencengangkan. Tidak tanggung-tanggung, Negara Rakyat Nusantara menyerukan pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, di Tangerang muncul pula kerajaan palsu bernama “King of the King” yang mengklaim bisa melunasi hutang negara dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Publik lantas bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dan ada apa di balik semua fenomena tersebut? Kita patut bersyukur karena aparat keamanan terutama Polri bertindak sangat sigap merespons peristiwa tersebut. Dua dedengkot Keraton Agung Sejagat sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan. Sedangkan sejumlah petinggi Sunda Empire, termasuk Rangga Sasana yang sempat menghebohkan publik ketika beberapa kali muncul di layar kaca juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atas tuduhan kebohongan dan pemicu keonaran.

Kita tentu patut mengapresiasi tindakan Polri yang melakukan penindakan hukum terhadap aktor-aktor utama di balik fenomena kerajaan fiktif tersebut. Namun demikian, kita juga harus mengakui dan menyadari bahwa penegakan hukum saja tidak akan cukup menyelesaikan persoalan ini. Fenomena kerajaan fiktif merupakan fenomena psiko-sosial-budaya yang harus dipahami dari sudut pandang kebudayaan dan diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan sosial-budaya dan juga pendekatan psikologis.

Secara psikologis, fenomena kemunculan kerajaan fiktif bisa dilacak dari adanya gejala delusi keagungan (grandiose delusion) yang diderita para pendiri kerajaan tersebut. Mereka beranggapan bahwa dirinya merupakan manusia terpilih yang ditugasi untuk memimpin umat manusia menuju kesejahteraan.

Ironisnya, layaknya gayung bersambut, gejala waham keagungan itu pun direspons positif oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah pengikut kerajaan fiktif tersebut. Bahkan, sejumlah kasus memperlihatkan bahwa pengikut kerajaan fiktif tersebut harus menyetor sejumlah uang keanggotaan.

Banyaknya pengikut kerajaan fiktif menandai adanya semacam krisis sosialitas dan krisis kebudayaan. Masyarakat yang dengan sukarela atau bahkan membayar untuk bergabung dalam kerajaan fiktif menjadi penanda bahwa ini bukanlah semata persoalan tingkat ekonomi atau pendidikan. Diakui atau tidak, ada semacam gejala krisis sosial yang memuncak pada terjadinya tragedi kebudayaan.

Baca Juga : Menelusuri Sejarah Peradaban Nusantara di Balik Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Jika kita amati, nyaris sebagian besar masyarakat kita hari ini hidup dengan cara pandang yang individualistik dan pragmatistik. Sebagian dari kita hidup dengan mengedepankan nalar egoisme dan berorientasi pada materialisme. Akibatnya, kehidupan manusia kian jauh dari pencapaian makna.

Di saat yang sama, masyarakat juga kehilangan sosok-sosok yang menjadi panutan dan dianggap otoritatif sebagai pemimpin. Alam demokrasi langsung yang diwarnai oleh politik uang dan politik identitas telah mengaburkan kriteria idealitas kepemimpinan. Masyarakat memang memiliki presiden, gubernur, walikota atau bupati. Namun, masyarakat tidak pernah benar-benar memiliki sosok pemimpin.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mentasbihkan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Dengan mengumbar janji-janji manis dan klaim-kliam bombastis para oknum pendiri kerajaan palsu itu menjaring simpati publik. Masyarakat yang membutuhkan sosok pemimpin pun akhirnya terbuai oleh janji manis dan klaim-klaim tersebut sehingga bersedia menjadi anggota secara sukarela, bahkan menyerahkan semacam upeti.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Persoalan kemunculan kerajaan-kerjaan fiktif ini tentu tidak bisa dipandang sepele. Jika dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan mengguncang stabilitas sosial, terutama di kalangan masyarakat bawah. Untuk itu, diperlukan beragam pendekatan untuk mengatasi persoalan ini. Dari sisi hukum, langkah sigap yang dilakukan Polri tentu sudah tepat dan patut didukung. Bagaimana pun, aspek hukum penting mendapat perhatian serius dalam hal ini.

Selanjutnya adalah membenahi situasi sosial di masyarakat yang tengah mengalami krisis kebudayaan. Bangsa ini membutuhkan apa yang disebut sebagai reformasi kebudayaan, yakni pembenahan yang bersifat rekonstruktif di bidang kebudayaan dengan tujuan mengembalikan esensi kebudayaan bangsa. Jika ditelusuri dari perspektif sejarah, Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas kekayaan kebudayaan Nusantara yang sangat kaya.

Jauh sebelum era kolonialisme-imperalisme, Nusantara dikenal sebagai wilayah yang memiliki peradaban tinggi. Masyarakatnya hidup dengan mengamalkan ajaran agama dan budaya adiluhur yang tersohor hingga mancanegara. Hal itu bisa dilihat dari bermacam artefak kuno, baik berupa bangunan candi, prasasti atau naskah-naskah klasik yang berisi ajaran atau petuah-petuan dari leluhur. Keberadaan kitab-kitab klasik yang berasal dari era Majapahit juga membuktikan betapa masyarakat Nusantara di masa lampau telah mengenal peradaban tinggi.

Sayangnya, semua keadiluhungan budaya itu musnah begitu saja ketika kolonialisme masuk dan menguasai bumi Nusantara. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat atas Nusantara tidak hanya merusak ekosistem alam, namun juga mengacak-acak tatanan sosial yang berakibat pada runtuhnya kebudayaan asli Nusantara. Penetrasi kolonialisme berhasil menghapus kebudayaan asli Nusantara yang beratus-ratus tahun dibangun dan dipertahankan.

Hal itu lantas berakibat langsung pada sulitnya generasi sekarang dalam mengembangkan kebudayaan khas Nusantara tersebut. Pasca kemerdekaan, kita praktis mengalami krisis kebudayaan yang berakibat pada tergerusnya jati diri bangsa. Kondisi itu kian parah ketika gelombang globalisasi yang membawa nalar dan budaya Barat masuk ke Indonesia secara deras sejak era 1980-an. Konsekuensinya seperti dapat dilihat saat ini, generasi penerus bangsa tidak lagi memiliki keterikatan dengan budaya asli Nusantara.

Nyaris semua kanal-kanal kebudayaan hari ini, mulai dari televisi, bioskop, sampai media sosial dijejali oleh kebudayaan asing yang banal, hedonistik dan nirmakna. Masyarakat pun hanyut dalam arus banalitas budaya tersebut. Di tangan para kapitalis industri budaya, masyarakat hanyalah konsumen setia produk budaya populer yang mewujud pada sinetron, film tidak bermutu, musik yang melemahkan mental serta produk budaya rendahan lainnya.

Gerakan reformasi kebudayaan perlu kita gaungkan dan laksanakan dengan melibatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan sejenisnya, pemerintah idealnya juga gencar melakukan pembangunan manusia dan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan ini penting untuk memperkuat mental bangsa, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang acapkali memunculkan fenomena yang irasional dan absurd.

Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada kerja-kerja kebudayaan yang diinisasi oleh masyarakat sipil. Perhatian itu dapat berupa perlindungan atau jaminan hukum, penyediaan ruang untuk berkembang dan tentunya dukungan pada sumber daya finansial alias pendanaan. Kerja-kerja kebudayaan diperlukan untuk merawat kewarasan bangsa yang belakangan ini terganggu oleh serbuan budaya populer yang banal dan abai pada makna.

Arkian, kita perlu menjadikan fenomena kemunculan kerajaan-kerajaan abal-abal, dari Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, Negara Rakyat Nusantara hingga King of the King ini sebagai semacam bahan untuk merefleksikan arah kebudayaan kita. Penegakan hukum dengan memenjarakan pihak-pihak dibalik kerajaan abal-abal tentu hanyalah solusi temporer yang bersifat jangka pendek. Untuk solusi jangka panjang, kita jelas memerlukan sebuah gerakan reformasi kebudayaan. Jika tidak, bukan tidak mungkin fenomena serupa akan muncul di masa depan.

Facebook Comments